Mengapa Demokrat Bolehkan Kader Dukung Jokowi-KH Ma'ruf?

Oleh: Febrianto Adi Saputro, Dedy Darmawan

Partai Demokrat mempersilakan kadernya di daerah ikut memenangkan kandidat Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin di pemilihan presiden 2019. Meski secara organisasi menjadi pengusung Prabowo-Sandiaga Uno, Demokrat tidak menampik bahwa tingkat dukungan di sejumlah daerah untuk Jokowi-Maruf cukup tinggi .

"Kami harus berpikir menyelamatkan partai, nanti akan ada dispensasi khusus dari pusat terhadap daerah tertentu," kata Ketua Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean di Mega Kuningan, Jakarta, Ahad (9/9).

Ferdinand mengatakan, wacana ini akan disampaikan agar suara Partai Demokrat di daerah-daerah tersebut tidak jeblok. Kendati demikian, Ferdinand mengatkan, hanya empat daerah yang menunjukkan jumlah dukungan cukup signifikan untuk Jokowi-Ma'ruf.

Beberapa daerah tersebut di antaranya Papua dan Sulawesi Utara. Untuk dua daerah lainnya, Ferdinand enggan membeberkan.

"Kami tidak bisa sampaikan. Kami harus bicara dulu dengan daerah tersebut apakah memang dibutuhkan dispensasi khusus apa tidak," ujarnya.

Ferdinand menjelaskan, Partai Demokrat saat ini tengah mencari formula khusus agar Partai Demokrat tidak dianggap memasang dua kaki. Salah satu cara yang mungkin dilakukan yaitu dengan meminta kepada kadernya untuk tidak masuk ke dalam tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief membantah terkait adanya dispensasi bagi kader di daerah yang berbeda pilihan politik dengan keputusan pusat. Namun, ia tidak membantah bahwa Partai Demokrat memberikan perlakuan khusus terhadap sejumlah daerah yang dinilai lebih banyak mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf.

Ia berdalih, itu tidak hanya dilakukan oleh Partai Demokrat. "Di kubu PKS, kubu PAN, juga ada daerah-daerah yang tidak mungkin bisa mendukung. Jadi, kita sikapnya mencari rumusan yang pas, jadi bukan dikasih dispensasi," ucapnya.

Andi membantah anggapan bahwa Partai Demokrat bermain dua kaki. Menurut dia, Partai Demokrat hanya memberikan perlakuan khusus di daerah yang bukan lumbung suara Prabowo-Sandiaga.

"Kalau namanya pengkhianatan dari kita adalah kalau di basis Pak Prabowo kita tidak dukung dia. Itu baru pengkhianatan. Kita ada kebutuhan caleg juga, jadi flexible movement," ujarnya.

Andi menyebutkan, untuk sementara, daerah yang mendapatkan perlakuan khusus hanya Papua, sedangkan Sulawesi Utara dinilai masih imbang. Itu berbeda dengan yang disampaikan Ketua DPP Ferdinand Hutahaean yang menyebut Sulawesi Utara juga menjadi salah satu daerah yang mendapatkan perlakuan khusus.

Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Demokrat selaku partai Lukas Enembe rupanya memang mengizinkan kader-kader di Papua untuk mendukung Jokowi.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno memahami sikap partai Demokrat yang menpersilakan kadernya di sejumlah daerah untuk mendukung bakal calon presiden pejawat dan calon wakil presiden Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin.  Sandi menilai setiap partai memiliki mekanisme sendiri-sendiri.

"Kita serahkan kepada masing-masing partai," ujar Sandi di Jakarta, Ahad (9/9).

Sandi justru enggan berkomentar banyak saat disinggung mengenai adanya anggapan yang mengatakan Partai Demokrat bermain dua kaki. Namun menurutnya kebijakan partai seharusnya sejalan antara pemilu dan pilpres.

"Saya tidak mau berkomentar kalau hal yang menurut saya akan menimbulkan satu pembicaraan yang negatif," ungkapnya.

Mantan wakil gubernur DKI Jakarta tersebut menganggap sebagai kepala daerah seharusnya fokus dalam membangun daerah yang dipimpin. Sedangkan membawa para kepala daerah ke dalam pusaran pilpres dinilai mencederai mandat yang telah diperoleh.

"Apalagi mereka baru saja menyelesaikan (pilkada) dan itu rata-rata pilkada yang dimenangkan dengan susah payah. Dan mungkin yang memilih mereka memilih pilihan yang berbeda di bawah, jadi saya tidak ingin mengomentari lebih lanjut lagi," imbuhnya.

Ia tetap berharap pilpres mendatang berjalan berlangsung sejuk, dan tidak memecah belah. "Insya Allah kita punya demokrasi yang mempersatukan kita," tuturnya.

Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengaku tidak ingin ikut campur urusan rumah tangga Partai Demokat. Ia menilai hal tersebut merupakan urusan internal Partai Demokrat. Namun, Gerindra berharap Demokrat tetap solid di barisan.

"Kami hanya berharap Demokrat tetap solid," ujar Andre, Ahad.

Terkait dengan adanya anggapan yang menilai Partai Demokrat bermain dua kaki, Andre menyerahkan penilaian kepada masyarakat. Namun, Andre menegaskan, hal semacam itu tidak ditemukan di Partai Gerindra.

Kader Partai Gerindra, kata dia, 100 persen mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. "Tak ada yang dukung Pak Jokowi," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menilai, apa pun bentuk dukungan, termasuk Demokrat, merupakan hal yang positif bagi Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pengusung Jokowi-Ma'ruf. “Namun, karena ini menyangkut personal partai, kami tidak berhak mengomentari lebih dalam,” kata Arsul saat dihubungi, Ahad.

Arsul menyatakan, KIK sejauh ini telah menghormati koalisi partai yang telah terbentuk sejak deklarasi bakal capres-cawapres bulan lalu. Saat ini, kata dia, setiap partai telah berfokus pada dukungan masing-masing. “Tidak ada lagi proses ajakan-ajakan bergabung,” ujarnya.

Jikalau pejawat ditakdirkan memenangkan pilpres 2019, Arsul mengatakan, tidak tertutup kemungkinan partai pengusung Prabowo-Sandi akan bergabung, terutama Partai Demokrat karena kader-kadernya di daerah telah memberikan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf.

(ed: angga indrawan)

Sumber : Republika.co.id

Subscribe to receive free email updates: